Senin, 13 Agustus 2012

PERLAWANAN RAKYAT DALAM KASUS PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO 1985-1990


A.    Latar Belakang
Pembangunan Waduk Kedung Ombo merupakan bagian dari Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna yang akan mencakup tiga kresidenan. Yaitu karesidenan Semarang, karesidenan Surakarta dan sembilan kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, Pati, Blora, Grobogan, Jepara, Boyolali, dan Sragen.
Pembangunan Waduk Kedung Ombo sudah dimulai sejak tahun 1981 bahkan survei sudah dilakukan sejak tahun 1976. Waduk Kedung Ombo merupakan proyek besar pemerintah sama dengan proyek-proyek pembangunan  waduk di daerah lainnya. Dalam pembangunan waduk Kedung Ombo ini tanah yang harus dibebaskan seluas 6,125 Ha. Tanah ini mencakup sepuluh desa di Kabupaten Boyolali diantaranya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, Kemusu, Ngrakum, Sarimulyo, Bawu, dan Klewor dan Kabupaten Sragen desa  antara lain Lorog, Gilirejo, Soka, Boyolayar, dan Ngargomulyo.
Pembangunan Waduk Kedung Ombo yang rencananya akan selesai tahun 1988 ternyata baru selesai tahun 1995.[1] Banyak permasalahan yang timbul akibat dibangunnya waduk ini. Pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai, relokasi penduduk yang tidak berjalan semstinya serta ketidak puasan warga akibat kecilnya uang pembebasan tanah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap jalannya pembangunan Waduk Kedung Ombo.
Dengan meilihat permasalahan di atas, ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan waduk Kedung Ombo. hal-hal yang menyebabkan mundurnya target penyelesaian pembangunan Waduk Kedung Ombo itu lah yang akan menjadi fokus dalam penulisan ini.

B.     Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam makalah ini adalah “apa yang menyebabkan penduduk Kedung Ombo membangkang terhadap keputusan pemerintah terkait uang ganti rugi pembebasan tanah”. Di dukung dengan research question:
  1. 1.      Bagaimana jalannya pembangunan Waduk Kedung Ombo?
  2. 2.      Mengapa penduduk Kedung Ombo bersikukuh tidak mau menerima ganti rugi pembebasan tanah?
  3. 3.      Apa usaha pemerintah agar penduduk mau di relokasi?


C.    Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah :
  1. 1.      Mengetahui bagaimana jalannya pembangunan Waduk Kedung Ombo
  2. 2.      Mengetahui konflik yang terjadi karena pemabngunan Waduk Kedung Ombo dan cara-cara pemerintah menyelesaikannya
  3. 3.      Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh penduduk Kedung Ombo dalam mempertahankan tanah milik mereka.


D.    Manfaat Penulisan
Manfaat dari penulisan ini adalah :
  1. 1.      Dapat memberikan gambaran mengenai jalannya pembangunan Waduk Kedung Ombo
  2. 2.      Dapat memberikan gambaran mengenai konflik yang terjadi karena pembangunan Waduk Kedung Ombo

E.     Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan yang terakhir adalah historiografi.
F.     Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisna ini adalah, dibagian awal akan berrisi mengenai alasan pemerintah menjadikan Kedung Ombo sebagai wilayah pembangunan Waduk, kemudian akan berisi mengenai jalannya pembangunan Waduk Kedung Ombo dan konflik yang terjadi antara penduduk dengan pemerintah akibat penyelesaian uang pembebasan tanah. Di bagian selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana upaya penduduk Kedung Ombo mempertahankan tanah mereka. Bagian yang terakhir berisi tentang peran serta LSM dan masyarakat dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Kedung Ombo.

A.    Letak Geografis
Pembangunan Waduk Kedung Ombo merupakan bagian integral dari Proyek Jratunseluna yang merupakan singkatan dari lima sungai besar di Jawa Tengah, yaitu Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juwana yang mencakup wilayah tiga karesidenan yaitu Semarang, Pati, dan Surakarta. Lokasi Waduk Kedung Ombo berada tepat pada pertemuan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Boyolali, Sragen, dan Gerobogan. Letaknya 90 km sebelah tenggara Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebelah utara Waduk Kedung Ombo merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 50-94 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebelah selatan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 94-292 meter di atas permukaan laut.
Waduk Kedung Ombo membendung arus Sungai Serang yang tepat berada di Desa Rambat dan Desa Kalabancar Kabupaten Grobogan, dengan wilayah genangan pada garis ketinggian air 92,5 meter yang menyangkut kawasan 22 desa dalam wilayah Kabupaten Boyolali, yaitu kecamatan Kemusu meliputi 9 desa dan Kabupaten Sragen, yaitu Kecamatan Miri dan Kecamatan Sumber Lawang masing-masing 6 desa dan 5 desa, serta Kabupaten Grobogan, yaitu Kecamatan Geyer meliputi 2 desa. Waduk Kedung Ombo terletak pada dua aliran Sungai Serang yang mengalir ke arah timur laut dan Sungai Uter yang mengalir dari Selatan ke arah utara.
Luas genangan Waduk Kedung Ombo apabila ketinggian air mencapai elevasi 95,0 meter mencapau seluas 6,125 Ha. Luas tanah ini merupakan areal tanah yang harus dibebaskan. Untuk wilayah Kabupaten Boyolali tanah yang harus dibebaskan seluas 3.182 Ha yang meliputi sepuluh desa diantaranya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, Kemusu, Ngrakum, Sarimulyo, Bawu, dan Klewor. Sedang untuk Kabupaten Sragen desa yang tergenang antara lain Lorog, Gilirejo, Soka, Boyolayar, dan Ngargomulyo.
Untuk daerah genangan Waduk Kedung Ombo yang berada di Wilayah Kbupaten Boyolali memiliki tanah yang relatif lebih subur dibandingkan dengan daerah lainnya, karena wilayah tersebut lebih dekat dengan Gunung Merapi yang mencakup tiga wilayah, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali,dan Kabupaten Sleman.
Bangunan Waduk Kedung Ombo berbentuk seperti tapal kuda yang terdiri dari tubuh bendungan utama sepanjang 1,6 Km, bangunan pelimpah, bangunan penyadap, dan pembangkit tenaga listrik serta terowongan pengelak. Waduk Kedung Ombo mempunyai daya tampung air sebesar 635 juta meter kubik dengan luas permukaan waduk sekitar 47 Km2. Ketinggian permukaan air minimal 64,5 meter dan maksimal 90 meter serta ketinggian normal 73,5 meter. Air waduk akan meluap apabila permukaan air mencapai elevasi 95 meter.
B.     Pelaksanaan Pembangunan Waduk
Pembangunan Waduk Kedung Ombo merupakan bagian dari Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna yang akan mencakup tiga kresidenan. Yaitu karesidenan Semarang, karesidenan Surakarta dan sembilan kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, Pati, Blora, Grobogan, Jepara, Boyolali, dan Sragen. Melalui proyek pengembangan ini pemerintah Indonesia berniat untuk meningkatkan usaha pengamanan dan pengendalian banjir. Proyek Jratunseluna juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air dan listrik untuk daerah-daerah perindustrian dan pemukiman.
Dengan rencana pembangunan Waduk Kedung Ombo ini pemerintah berharap akan dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan perikanan dan pariwisata serta mampu menyediakan tenaga listrik sebesar 22,5 Megawatt. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan taraf hidup masyarakat setempat. Waduk Kedung Ombo diperkirakan dapat mengairi persawahan Glapan Sedadi seluas 37.500 Ha sehingga akan ada sekitar 7.500 Ha sawah baru di Grobogan selatan dan 10.000 di lembah Juana.
Dengan sekitar 6.000 Ha sawah yang akan terairi, secara teknis keunutngan dapat dihitung. Apabila rata-rata produksi beras di Jawa Tengah sebesar 4,7 ton gabah per hektar, maka dalam setahun dengan dua kali masa panen, akan didapat keuntungan uang lebih dari Rp.105 miliyar.[2] Sedangkan dengan 22,5 Megawatt akan ada sekitar 59 ribu rumah yang teraliri listrik dengan daya 450 watt setiap rumahnya. Waduk Kedung Ombo diperkirakan dapat bertahan selama 150 tahun.
Pembangunan waduk dimulai pada tahun 1981, namun survei, investigasi, dan studi kelayakan telah dilakukan oleh Proyek Perancangan Pengembangan Sumber-Sumber Air (P3SA) bersama dengan konsultan Belanda, NEDECO, sejak 1969 hingga 1976. Pembuatan desain waduk dilakukan oleh Proyek Jratunseluna bersama SMEC (Snowy Mountain Engineering Corporation) dari Australia yang juga merangkap sebagai kontraktor pada tahun 1976 hingga 1978.
Pembangunan bangunan penunjang dan prasarana telah dimulai sejak 1981. Dimulai dengan pembuatan jalan masuk ke lokasi bendungan dari Monggot ke Kedung Ombo, kemudian kantor lapangan untuk investigasi dan pelaksanaan, gedung laboratorium untuk penyimpanan sampel geologi dan bengkel lapangan, perumahan karyawan, jalan penghubung untuk sarana angkutan material dari Juwangi ke Kedung Ombo. Pembangunan sarana penunjang ini hingga tahun 1985.
Pembangunan tubuh bangunan beserta bangunan pelimpah, rumah tangga listrik, pipa pesat, menara pengambilan dilakukan pada September 1984 dan diperkirakan selesai April 1989. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh PT Brantas Abipraya dan kontraktor dari Jepang yang ditunjuk oleh Bank Dunia, Hazama Gumi. PT Barata dan Marushima mendapatkan pekerjaan penyedia an besi pipa pesat. Sedangkan pengerjaan water control plant ditangani oleh Kubota, Marushima, dan PT Barata. Pelaksanaan pembanguna pembangkit tenaga listrik dipegang oelh PLN (Perusahaan Listrik Negara).
Sumber pendanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pinjaman luar negeri dari Bank Dunia dan Bank Exim Jepang. Pembangunan waduk ini sebagian besar dari Bank Dunia sebanyak 156 Juta USD[3] atau 74% dari total biaya pembangunan waduk. Jumlah keseluruhan biaya pembangunan Waduk Kedung Ombo jauh lebih besar dari anggaran resmi, yaitu sebesar Rp. 280 Milyar.[4]
Tabel 1.1 Proporsi Sumber Dana Pembiyaan Pembangunan Waduk Kedung Ombo
Tahun Anggaran
Dana (Rp.1000)
APBN        (Rp)
EXIM           (Rp)
Bank Dunia (Rp)
Total
1985/1986
15.932.000

5.600.000
21.532.000
1986/1987
7.332.000

7.147.335
14.479.335
1987/1988
270.000
14.747.896
17.936.250
32.954.146
1988/1989
182.748
7.710.779
6.738.258
14.631.785
Total
23.716.748
22.458.675
37.421.843
83.597.266
Sumber : Departemen PU, Dirjen Pengairan, Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna, Proyek Oembangunan Waduk Kedung Ombo, Januari 1988[5]
Munculnya Konflik
Proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo yang dibiayai oleh Bank Dunia ini tidak semulus yang diperkirakan. Pada tahun 1985 mulai terlihat adanya bibit-bibit permasalahan. Masyarakat Kedung Ombo menolak tawaran ganti rugi pembebasan tanah yang dianggap terlalu rendah. Mereka menolak kedatangan Tim Pendata dan Tim Pembebasan Tanah.
Pemerintah melakukan berbagai cara agar masyarakat mau menerima besarnya uang ganti rugi dan bersedia direlokasi ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Bagi masyarakat Kedung Ombo, pemerintah menyediakan Desa Muko-muko di Bengkulu. Pemerintah melakukan pendataan secara sepihak. Masyarakat pemilik tanah tidak diikutkan untuk bermusyawarah mengenai besarnya uang ganti rugi tanah yang ditawarkan pemerintah.
Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan di beberapa Balai Desa dalam rangka memberikan penjelasan kepada penduduk mengenai rencana pembangunan Waduk Kedung Ombo, penduduk diminta untuk mengisi daftar hadir. Banyak yang menggunakan cap jempol bagi penduduk yang tidak dapat menulis dan membaca. Kemudian daftar hadir tersebut dilampirkan dalam sebuah surat yang menyatakan bahwa penduduk bersedia menerima ganti rugi dan bersedia unutk direlokasi. Padahal, dalam pertemuan itu tidak disinggung sama sekali mengenai besarnya uang ganti rugi. Pemerintah juga menakut-nakuti penduduk Kedung Ombo. Bagi pemilik tanah yang tidak mau menerima besarnya uang ganti rugi akan dikenakan hukuman selama enam bulan penjara.
Masalah mengenai besarnya uang ganti rugi tanah ini tidak ada kejelasan yang pasti dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Proyek Pemerintah besarnya uang ganti rugi dilakukan dengan musyawarah dengan mengikuti harga dasar. Namun, besarnya harga dasar jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Penduduk  pemilik tanah merasa bahwa tanah mereka memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang diajukan oleh pemerintah.
Pada Agustus 1985 muncul Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jateng yang dijadikan pedoman penetapan besar ganti rugi tanah, bangunan, tanaman, dan lain sebagainya dalam pelaksanaan pembebasan tanah di tiga Kabupaten Dati II termasuk Kedung Ombo. Dalam waktu yang bersamaan, keputusan-keputusan mengenai besarnya uang ganti rugi tersebar dalam bentuk fotokopi di daerah yang terkena proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo.
Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam dalam rapat kerja anggota Komisi II DPR RI tanggal 25 November menyebutkan bahwa besarnya uang ganti rugi bagi pembebasan tanah yang terkena proyek pembangunan waduk sebesar Rp3.000,- per meter persegi.[6] Namun akhirnya mengenai besarnya uang ganti rugi tanah ini, pemerintah hanya mengacu pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 2 Mei 1985 No. 593/135/1987 yang menetapkan besarnya uang ganti rugi tanah sebesar Rp.700,- per meter persegi.[7]
Bagi penduduk yang tidak menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh pemerintah dicap sebagai antek-antek PKI. Hal ini mengacu pada pidato Presiden tentang basis PKI di Gunung Kemusu. Sehingga mereka mau tidak mau harus menandatangi atau cap jempol surat-surat kesediaan bertransmigrasi agar predikat antek-antek PKI hilang. Penduduk yang merasa ketakutan ada sebagian yang lari ke hutan. Namun, ada pula penduduk yang masih bersikeras enggan menerima tawaran pemerintah.
Tindakan pemerintah yang memaksa, menekan, serta memanipulasi data ini membuat Panduduk Kedung Ombo menjadi antipati terhadap aparat militer dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak percaya lagi kepada aparat militer dan pemerintah. Mereka yang masih bertahan di area pembangunan Waduk Kedung Ombo menolak menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka mati-matian mempertahankan tanah milik mereka. Setiap kali petugas Tim Pembebasan Tanah datang ke rumah penduduk, tidak dilayani bahkan diusir dari rumah mereka.
Bagi penduduk yang masih terus menolak relokasi, KTP baru mereka dibubuhi cap eks PKI.[8] Predikat eks PKI ini begitu menakutkan bagi penduduk, karenanya mereka tidak dapat mencari pekerjaan, hilangnya hak-hak sebagai warga negara dan terkucilnya dari pergaulan masyarakat. Hal ini menyebabkan larinya 25 penduduk Desa Kemusu Ke hutan. Akibat adanya kejadian tersebut, akhirnya banyak masyarakat yang simpati terhadap korban pembangunan Waduk Kedung Ombo ini.
LSM-LSM mulai berdatangan mengadakan pendampingan kepada penduduk. Beberapa tokoh masyarakat Kedung Ombo pergi ke Kota meminta bantuan ke beberapa lembaga seperti LBH Yogyakarta, YLBHI Jakarta, BKPH MKGR Golkar, GPS dan lainnya. Mereka dibiayai oleh masyarakat yang secara sukarela mengumpulkan uang. Beberapa aktivis LSM yang dianggap menjadi sebab terjadinya pembangkangan mendapat panggilan dari aparat militer yang menganggap bahwa mereka melawan pemerintah. Secara beangsur-angsur mereka mundur dari Kedung Ombo.
Permasalahn Kedung Ombo semakin ramai ketika terbongkar kasus manipulasi uang ganti rugi oleh aparat desa. Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat yang cukup dekat dengan pamong desa mendapatkan ganti rugi yang lebih besar meski tanah mereka memiliki luas yang sama.[9] Selain itu, aparat desa juga seringkali mengubah nama pemilik tanah yang sudah mendapatkan ganti rugi sehingga mereka mendapatkan ganti rugi dua kali lipat. Hal ini menyebabkan Tim Pembebasan Tanah menarik kembali uang ganti rugi karena kesalahan teknis.
Hingga tahun 1988 penduduk masih bersikukuh untuk menolak menerima uang ganti rugi dan direlokasi. Untuk itu Menteri PU, Radinal Mochtar, memberikan instruksi agar pembebasan tanah dapat diselesaikan tanpa menghambat pembangunan demi kredibilitas bangsa.[10] Pernyataan menteri PU tersebut mendapat tanggapan dari Gubernur Jateng HM Ismail dan Panglaksusda Jateng DIY Mayjen TNI Setiyana.[11]
Target penyelesaian pembebasan tanah penduduk tersebut berkaitan dengan dana pinjaman dari Bank Exim Jepang yang akan membekukan dana pinjamannya apabila tidak dapat menyelesaikan pembangunan waduk pada akhir Maret 1988. Pihak pelaksana pembangunan pun melakukan hal yang sama. Penduduk diberi kesempatan untuk mengambil ganti rugi hingga akhir Maret 1988.[12]
Meski masih banyak ketidakberesan dan masalah, namun pemerintah Kabupaten Boyolali menganggap masalah ini sudah tuntas. Pada bulan November 1988, pihak Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo mengeluarkan pemberitahuan nomor 1348/UM/KDO/XI/88[13] yang menghimbau agar penduduk yang berada diareal batas patok kuning dan kuning strip merah agar segera meninggalkan lokasi paling lambat November 1988. Hal ini dimaksudkan karena akan diresmikan penggenangan pada tanggal 12 Januari 1988.
Komisi A DPRD Tingkat I Jateng melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek pada tanggal 14 Desember 1988. Mereka menemukan 941 KK yang masih bertahan di area pembangunan Waduk Kedung Ombo.[14] Mereka kemudian menginstruksikan agar didirikan pos-pos terpadu dan barak-barak penampungan. Hal tersebut ditanggapi oleh Makodim Botolali yang membentuk Satuan Tugas Pengamanan 0724.
Hari peresmian penggenangan diundur dua hari menjadi 14 Januari 1989. Penduduk di daerah genangan bersorak gembira. Mereka menganggap bahwa peresmian penggenangan akan dilakukan setelah masalah ganti rugi selesai. Tapi harapan itu sia-sia. Menteri PU Radinal Mochtar, didampingi Gubernur Jateng HM Ismail, Ketua DPRD Jateng Ir. Soekohardjo, Ketua Komis V DPR RI, dan tiga bupati yang daerahnya terkena proyek meresmikan penggenangan pada pukul 09.55 tanggal 14 Januari 1989.[15]
Dalam waktu seminggu setelah penutupan pintu Waduk, ketinggian air mencapai elevasi 57,20 meter. Genangan air telah menenggelamkan Sejumlah Desa di Kelurahan Wonoharjo seperti Dukuh Kedung Uter, Kedung Lele, Jetis dan Ceremai. Akhirnya penduduk beramai-ramai pindah mencari tempat yang lebih tinggi. [16] Penduduk bekerja bakti menyelamatkan harta dan barang-barang mereka. Dengan cara bergotong royong kaum lelaki membongkari rumah-rumah mereka yang kemudian dibangun kembali menjadi rumah darurat di tanah yang lebih tinggi. Mereka juga membuat rakit-rakit untuk transportasi dari daratan yang satu ke daratan yang lainnya.
Ketika elevasi air mencapai 76, 23 meter, penduduk yang masih berada di genangan sekitar 17.86 KK.[17] Mereka bergeser ke dataran yang lebih tinggi, banyak rumah yang tenggelam, banyak pula anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah[18] karena gedung-gedung sekolah banyak yang tenggelam. Kesulitan lain yang dihadapi adalah kurangnya air bersih untuk makan dan minum. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, mereka harus berjalan berpuluh-puluh kilometer menuju Pasar Legi, Solo. Ketika melewati Pos Penjagaan, petugas sengaja berlama-lama memeriksa dan membongkar isi bawaan.
Sebagian besar penduduk masih bertahan di daerah genangan. Hingga 23 Maret 1989, dari 5.269 KK yang berada di lokasi genangan Waduk Kedung Ombo ada sekitar 27% penduduk yang masih bertahan di elevasi 81 meter hingga 95 meter. Dapat dilihat di Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.
 Tabel 1.2 Jumlah KK dan Arah Perpindahan Penduduk sampai dengan 23 Maret 1989
Kecamatan
Jumlah KK yang harus pindah
Jumlah KK yang pindah ke luar wilayah genangan
Ke sekitar waduk
Transmigrasi
Ke wilayah lain
Ke Kayen
Jumlah
KK
%
Kec. Kemusu







1. Wonoharjo
185
144
14
27
-
185
100,00
2. Nglanji
717
180
76
232
6
494
68,90
3. Kemusu
621
244
9
19
-
272
43,80
4. Genengsari
606
224
71
71
13
379
62,54
5. Ngrakum
482
51
11
28
12
102
21,16
6. Watugede
27
21
-
-
-
21
77,78
7. Klewor
218
62
2
12
-
76
34,86
8. Bawu
124
33
10
8
-
51
41,13
9. Sarimulyo
26
24
-
-
-
24
92,31
sub total
3006
983
193
397
31
1604
53,36
Kec. Miri
1516
1234
57
220
-
1511
99,67
Kec. Sumberlawang
619
410
102
107
-
619
100,00
Kec. Geyer
127
66
48
13
-
127
100,00
Total Wilayah
5268
2693
400
737
31
3861
73,29
Sumber : LPU UKSW, Laporan Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung Ombo[19]
Bagi penduduk yang melakukan penggeseran tempat tinggal, mereka nerusaha sedekat mungkin dengan daerah tempat tinggal mereka. Sehingga di daerah sekitar sabuk hijau bermunculan pemukiman-pemukiman baru.
 Tabel 1.3 Jumlah KK yang Tidak Bersedia Menerima Ganti Rugi Uang sampai dengan 23 Maret 1989
Kecamatan/Desa
Jumlah KK harus keluar wilayah genangan
Jumlah KK yang belum keluar yang dari wilayah genangan
Jumlah
%
yang belum bersedia menerima ganti rugi

jumlah
%
Kec. Kemusu





1. Wonoharjo
185
0
0,00
0
0,00
2. Nglanji
717
223
31,10
149
20,78
3. Kemusu
621
349
56,20
147
23,67
4. Genengsari
606
227
37,46
48
7,92
5. Ngrakum
482
380
78,84
252
52,28
6. Watugede
27
6
22,22
0
0,00
7. Klewor
218
142
65,14
49
22,48
8. Bawu
124
73
58,87
24
19,35
9. Sarimulyo
26
2
7,69
0
0,00
Subtotal
3006
1402
46,64
669
22,26
Kecamatan lain diwilayah Kab. Sragen dan Grobogan
2262
5
0,22
0
0,00
total
5268
1407
26,71
669
12,70
Sumber : LPU UKSW. Laporan Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung Ombo[20]
Di Kecamatan Kemusu dimana terdapat sebagian besar penduduk Kedung Ombo masih terdapat 669 KK dari 5.268 KK yang masih belum mau menerima ganti rugi. Sedangkan di kecamatan lainnya sudah bersedia menerima ganti rugi.
Tidak berapa lama setelah peresmian penggenangan dan diberlakukannya Kedung Ombo sebagai wilayah yang tertutup, banyak berbagai kelompok yang ingin mendampingi dan membantu penduduk Kedung Ombo. Kelompok-kelompok ini yaitu Mahasiswa yang tergabung dalam KSKPKO (Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo), kelompok Romo YM. Mangunwijaya, dan kelompok LSM.
Aksi solidaritas KSKPKO dilakukan di tiga kota, Jakarta, Semarang, dan di Desa Gedung Cumpleng pada tanggal 6 Februari 1989.[21] Sealin itu, mereka mengirimkan surat pernyataan kepada Ketua DPR/MPR Kharis Suhud yang ditembuskan kepada Presiden, Menko Polkam, Mendagri, Mentri PU, Lembaga kemahasiswaan diseluruh Indonesia, dan media massa. Aksi mereka ini berhasil menyita perhatian publik. Berita mengenai Kedung Ombo menjadi headline-headline berbagai surat kabar lokal dan nasional.
Di Jakarta, sebagian mahasiswa berdemo di depan kantor Depdagri dan berkeinginan menemui Menteri Rudini, namun Menteri Rudini tidak ada di tempat. Sehingga perwakilan mahasiswa diterima oleh Sekjen Depdagri, Nugroho. Di Semarang, mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kol. Artileri Mardjuki. Dan mahasiswa yang berasal dari Salatiga, Jogja , dan Semarang mendatangi Desa Kedung Cemplung yang sudah tergenang sebatas dada.[22]
Keterlibatan Romo YB Mangunwijaya bermula ketika beberapa penduduk Kedung Ombo mendatangi Mangkunegaran. Mangkunegaran yang iba melihat keadaan penduduk Kedung Ombo menghubungi Romo Mangan. Ajakan itu disambut baik oelh Romo Mangun, dengan persyaratan hanya akan menolong anak-anak saja yang diperkirakan berjumlah sekitar 3500 orang. [23]
Niat baik Romo Mangun diartikan sebagai manuver politik yang ingin dijalankan olehnya. Namun, Romo Mangun tidak memepedulikan issu tersebut dan membantahnya. [24] Ajakan Romo Mangun ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Banyak yang membantu melalui kelompok Romo Mangun ini. Bahkan di Pos Yayasan Palamarta Indonesia di Mangkunegaran Solo terkumpul tujuh ton beras, satu ton gula pasir, dan 12 pak pakaian.[25]
Namun, niat baik Romo Mangun harus berhadapan dengan birokrasi pemerintah. Gubernur Jateng HM Ismail tidak mengijinkan Romo Mangun Cs pergi ke Kedung Ombo.[26] Berita penolakan ini mencuat di media massa.  Kemudian di bantu oleh mahhasiswa secara sembunyi-sembunyi menyalurkan bantuan tersebut ke daerah genangan. Masalah Kedung Ombo semakin menjadi masalah besar akibat penolakan kelompok Romo Mangun membantu anak-anak Kedung Ombo.
LSM yang bergerak dibidang hukum seperti YLBHI, GPS dan LBH terus mencoba mendampingi penduduk Kedung Ombo. Peranan LSM yang paling menonjol adalah dari INGI. Sebuah kelompok LSM yang merupakan forum komunikasi LSM di Indonesia dan LSM luar negeri. Dalam konferensinya yang ke V di Niewport Belgia tanggal 24-26 April 1989 mengangkat kasus Kedung Ombo sebagai salah satu agenda pembahasan. Sehingga praktis, masalah Kedung Ombo menjadi masalah internasional. Dalam konferensi tersebut dihasilkan sebuah Aide Memoire yang berisi lima belas rekomendasi untuk IGGI dan Bank Dunia. Surat INGI ke Bank Dunia berhasil membuat Bank Dunia menekan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahn ganti rugi tanah dengan sebaik-baiknya.
Media massa memiliki andil yang cukup besar dalam mengangkat kasus Kedung Ombo ke permukaan. Media massa juga memuat pernyataan-pernyataan para tokoh masyarakat sehubungan dengan Kasus Kedung Ombo. Namun, peranan media massa menjadi terbatas ketika ada larangan resmi untuk memuat pemberitaan mengenai Kedung Ombo. Wartawan juga tidak bebas untuk keluar masuk daerah genangan.
 C.    Penyelesaian Konflik
Pemberitaan media massa yang cukup gencar tentang pembangunan Waduk Kedung Ombo telah mencoreng wajah pemerintah Indonesia, baik di mata rakyatnya sendiri atau di mata dunia internasional. Apalagi setelah niat bakti sosial Romo YB Mangunwijaya yang ditolak oleh Guberner Jateng memperoleh simpati nasional.
Pemerintah pada awalnya bersikap kaku dan keras serta berpegang teguh pada aturan ganti rugi dan alternatif bertransmigrasi yang telah ditetapkan. Presiden Suharto sendiri telah menyatakan sikap untuk melarang orang-orang yang berniat untuk membantu penduduk yang masih bertahan di daerah genangan Waduk Kedung Ombo.
Namun dengan munculnya tekanan dari berbagai pihak, membuat para pejabat baik ditingkat pusat maupun daerah mencoba mencari informasi secara langsung ke daerah genangan. Pemerintah juga terpaksa membuat kebijakan lain seperti melipatduakan tanah penduduk yang telah pindah ke Kayen. Gubernur Jateng HM Ismmail kemudian terpaksa tawar menawar dengan Kelompok Delapan untuk menenpati tanah-tanah yang berada di kawasan Perhutani kepada penduduk yang masih bertahan di daerah genangan.[27]
Dikabulkannya sebagian tuntutan rakyat Kedung Ombo dianggap sebagai sebuah prestasi dan kemenangan dari perjuangan rakyat kecil. Hal tersebut dikarenakan berhasilnya upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mengangkat permasalahan Kedung Ombo ke permukaan akhirnya memaksa pemerintah untuk tidak memaksa seluruh penduduk Kedung Ombo bertransmigrasi ke luar Jawa.
Dengan diberikannya tanah Perhutani kepada sebagian penduduk, pemerintah telah melegitimasi alasan telah terselesainya permasalahan di Kedung Ombo. Setelah tidak ada lagi permasalahan ganti rugi tanah, penduduk Kedung Ombo mengadakan syukuran di daerah genangan waduk pada 28 April 1989.[28] Perpindahan ke Kedung Lele dilakukan segera setelah terjadinya kesepakatan. Masing-masing KK mendapatkan tanah seluas 1000 m2 dari tanah perhutani bagi 600 KK.[29] Meski permasalahn Kedung Ombo sudah tuntas, masih  ada 164 KK yang masih bertahan di daerah genangan yang masih membutuhkan penyelesaian. Tidak ada penjelasan mengenai jalan keluar bagi 164 KK yang masih bertahan di daerah genangan.[30]
Penyelesaian pembebasan tanah ini telah selesai pada tahun 2002. Penduduk Kedung Ombo menyerehkan permasalahan ini kepada LBH Semarang. Dengan bantuan LBH  Semarang, pada tahun 2002 akhirnya masalah ganti rudi tanah di Kedung Ombo terselesaikan dengan dikeluarkannya SK Menhut No. 174/Menhut/VII tahun 2002 yang berisi relokasi warga Kedung Ombo oleh PT Perhutani ke tanah Perhutani.
 DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Artikel
Karmono, S.H.  Pelasanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo Di Wilayah Kabupaten Boyolali (Tesis). UNDIP. 13 Desember 2005
Hatta, H. Mohammad. Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Proyek Pemerintah (Studi Kasus Proyek Irigasi Kedung Ombo Jawa Tengah). Tesis UNDIP. 2002
Stanley, Adi Prasetya. Seputar Kedung Ombo. ELSAM : Jakarta. 1994

Dokumen
Document of The World Bank. LN. 2543 – IND. Report No. 5436a – IND. Staff Appraisal Report Kedung Ombo Multipurpose Dam and Irrigation Project. 24 April 1985
Document of The World Bank. LN. 2543 – IND. Report No. P-4043-IND. Report and Recomendation of The President of The International Bank for Reconstruction and Development to The Executive Directors on A Proposed Loan in an Amount Equivalent to US$156 Million to The Republic Of Indonesia for The Kedung Ombo Multipurpose Dam and Irrigation Project. 24 April 1985
Document of The World Bank. Report No. 14636. Project Completion Report Indonesia ‘Kedung Ombo Multipurpose Dam and Irrigation Project’ (LOAN 2543-IND).  19 Juni 1995
Kronologi Waduk Kedung Ombo. LBH Semarang
Berita Acara Pengadilan. Pengadilan Negeri Semarang 20 Desember 1990 No. 117/Pdt/G/1990/PN.Semarang

Koran
Kedaulatan Rakyat, 1987 - Februari 1990
Kompas, 1987 - 1989
Suara Merdeka, 1986 - Februari 1990
Solo Pos, 2002


[1] Document of The World Bank. Report No. 14636. Project Completion Report Indonesia ‘Kedung Ombo Multipurpose Dam and Irrigation Project’ (LOAN 2543-IND).  19 Juni 1995
[2] Lihat, Kompas, 5 Juli 1987
[3] Document Of World Bank. LOAN 2543 IND. Kedung Ombo Multipurpose Dam and Irrigation Project. 24 April 1985
[4] Lihat Kompas, 5 Juli 1987
[5] Departemen PU, dalam Stanley. Seputar Kedung Ombo. Halm. 80
[6] Lihat Kedaulatan Rakyat, 28 November 1987
[7] Stanley. Seputer Kedung Ombo. Halm. 87
[8] Eks PKI disebut juga ET atau Eks Tapol, yaitu orang-orang yang dianggap terlibat dalam peristiwa 30 September 1965.
[9] Lihat Suara Merdeka, 15 Desember 1988
[10] Lihat Kedaulatan Rakyat, 17 Februari 1988
[11] Lihat Suara Merdeka, 19 Februari 1988
[12][12] Lihat Suara Merdeka, 22 Juni 1988
[13] Stanley. OpCit. Halm 113
[14] Media masa menyebutkan jumlah yang sesungguhnya adalah 1689 KK (Kompas, 4 Januari 1989)
[15] Stanley. Op cit. Halm 114
[16] Lihat Suara Merdeka, 25 Maret 1989
[17] Lihat Suara Merdeka, 28 Februari 1989
[18] Lihat Suara Merdeka, 15 Maret 1989
[19] LPU UKSW dalam Stanley. Op cit. Halm. 132
[20] LPU UKSW dalam Stanley. Op cit. Halm 133
[21] Lihat Kedaulatan Rakyat, 7 Februari 1989
[22] Stanley. Op Cit. Halm. 136-138
[23] Surat himbauan ini dimuat sebagai iklan oleh Kedaulatan Rakyat, 27 Februari 1989
[24] Kedaulatan Rakyat, 4 Maret 1989
[25] Lihat Kompas, 6 Maret 1989
[26] Lihat Kedaulatan Rakyat, 12 April 1989
[27] Lihat Kedaulatan Rakyat, 5 April 1989
[28] Lihat Kedaulatan Rakyat, 29 April 1989
[29] Lihat Kedaulatan Rakyat, 15 Mei 1989
[30] Lihat Kedaulatan rakyat, 15 Mei 1989

4 komentar:

MH AISLDMAIR mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Tuminah mengatakan...

makasih mas sudah mampir, semoga bermanfaat bagi yang membaca

asenk tesco mengatakan...

Kasihan....rakyat....benar benar dibodohi dmasa kepemimpi

nan suharto, termasuk mbahku yng jadi korban .

Maswardji mengatakan...

bahkan sampai hari inipun,setelah kebijakan pemerintah yang menyengsarakan warganya masyarakat di wilayah gilirjo (sekarang gilirejo baru) masih menderita akibat kebijakan pemerintah itu.warga gilirejo baru tidak mempunyai akses jalan ke wilayah lain yang memadai..